BERITA BKPSDM :: Selasa, 30-10-2018 135 Pengunjung

Diklat Penatausahaan dan Perbendaharaan

Penatausahaan dan Perbendaharaan di lingkungan pemerintah Kota Tangerang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 maupun berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. seperti diketahui bersama, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Oleh karena itu, keuangan daerah sangat berkaitan dengan APBD. keterkaitan antara keuangan daerah dengan APBD menunjukkan adanya hubungan antara dana daerah dengan dana pusat  atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2004 tentang dana perimbangan, disebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Menjadi pemahaman kita bersama, bahwa penerbitan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar menjadi lebih maksimal.

Guna kepentingan mengelola keuangan daerah secara maksimal diperlukan manajemen yang baik dalam peengelolaan keuangan daerah yang disertai dengan kompetensi yang baik dari para petugas pengelola keuangan tersebut. Penatausahaan dan Perbendaharaan keuangan yang baik yang dilakukan oleh tenaga pengelola yang profesional akan berefek positif bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat secara lebih maksimal. kondisi demikian menunjukkan bahwa posisi pengelola keuangan daerah, menjadi sangat strategis dalam proses pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Demikian juga halnya dengan kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah kota tangerang, peran bendahara penerimaan dan pengeluaran menjadi sangat penting. kompetensi yang baik dari para bendahara sangat berpengaruh pada hasil kinerja yang dapat berupa tertib administrasi serta akuntabilitas pelaksanaan dan tanggungjawab anggaran pendapatan dan belanja daerah. selanjutnya, dampak dari tertib administrasi pelaporan pengelolaan keuangan daerah adalah nilai baik dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah dikenal nama petugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. idealnya  seorang bendahara memahami tugas pokok, tanggungjawab, uraian pekerjaan, dan fungsi bendahara. khusus untuk bendahara pengeluaran.  laporan pengelolaan keuangan harus mampu dibuat sesuai ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang merupakan bentuk dari akuntabilitas seorang pengelola keuangan.

Bendahara pengeluaran berperan pada proses penatausahaan pengeluaran dalam hal penatausahaan kas uang persediaan dan tambah uang serta pertanggungjawabannya, sedangkan ppk-skpd berperan pada proses verifikasi, akuntansi skpd hingga menyusun laporan keuangan. Jika masing-masing melaksanakan tugas dan tupoksinya secara benar, maka akan tercipta pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik serta pelaporan yang tepat waktu. sehingga mampu menghasilkan sebuah informasi yang andal dengan wujud sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

 

Memperhatikan strategisnya peran bendahara pengeluaran dalam kegiatan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, pemerintah kota tangerang, terus menerus mengupayakan peningkatan kompetensi para bendahara  pengeluaran dan pembantu bendahara yang ada di lingkungan pemerintah kota tangerang. selain untuk meningkatkan kompetensi, Pemerintah Kota Tangerang juga senantiasa memperbaharui / meng up grade keterampilan para bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara  berkaitan dengan kebaharuan informasi dan kebijakan tentang pengelolaan dan penatausahaan  keuangan daerah.

 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota tangerang untuk meningkatkan dan memperbaharui wawasan serta keterampilan para para bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pemerintah Kota Tangerang berharap, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan khusus ini, wawasan dan keterampilan para bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara semakin meningkat dan sesuai dengan kondisi kekinian dalam hal pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sehingga akan membentuk profil petugas Penatausahaan dan Perbendaharaan keuangan daerah yang profesional.

Profesionalisme para petugas Penatausahaan dan Perbendaharaan keuangan daerah akan menjadi  kontribusi positif  bagi tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD kota tangerang yang tertib dan akuntabel.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah berupaya memfalisitasi penyelenggaraan Diklat Penatausahaan dan Perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, yang akan sangat strategis mencetak petugas penatausahaan dan perbendaharaan keuangan daerah yang profesional. Sehingga tujuan yang diharapkan dari diklat ini dapat terwujud. 

Arsip Berita BKPSDM