BERITA BKPSDM :: Kamis, 08-11-2018 163 Pengunjung

Diklat Pencatatan Kapitalisasi Aset (Aset Tetap - Aset Tidak Tetap)

Setiap Pemerintah Daerah memiliki kekayaan daerah yang sering disebut Aset Daerah. sebagai kekayaan daerah, sudah selayaknya Aset Daerah mendapatkan pengelolaan yang serius agar nilai aset tersebut dapat bertambah dan stabil dalam pendayagunaanya oleh Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Aset daerah adalah seluruh harta kekayaan milik daerah baik berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud dan aset daerah adalah  salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. potensi ekonomi daerah disini memiliki makna manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni (1) benda tidak bergerak/real property meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instansi, jaringan, dan serta monumen/bangunan bersejarah/heritage , (2) benda bergerak (personal property) meliputi mesin, kendaraan, peralatan  yang meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan, buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, persedian (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong dan sebagainya), serta surat-surat berharga.

Melihat strategisnya posisi aset daerah  dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat, maka diperlukan pengelolaan aset daerah yang tepat untuk dapat memaksimalkan nilai serta daya guna aset daerah tersebut, dan untuk dapat menentukan strategi pendayagunaan aset daerah dilakukan kegiatan pencatatan kapitalisasi aset daerah.

Pencatatan Kapitalisasi aset adalah kegiatan  pencatatan penentuan standar nilai aset agar diketahui nilai pemeliharaan barang yang diperlukan dan penambahan nilai yang diperoleh setelah dilakukan proses pemeliharaan. kegiatan kapitalisasi aset bertujuan memberikan data yang valid mengenai nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah guna terwujudnya tertib pencatatan aset daerah.

Kegiatan pencatatan kapitalisasi aset daerah dilakukan oleh semua pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota tangerang. pemerintah kota tangerang membutuhkan data yang valid mengenai  aset daerah yang dimiliki untuk dapat dipergunakan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat kota tangerang dapat tercapai.

Pencatatan kapitalisasi aset Kota Tangerang dilakukan oleh bendahara barang yang tersebar di opd-opd yang ada di lingkungan pemerintah kota tangerang. untuk itu, pemerintah kota tangerang membutuhkan pegawai-pegawai yang terampil dalam melaksanakan tugasnya melakukan pencatatan kapitalisasi aset daerah Kota Tangerang.

Memandang strategisnya posisi bendahara barang dalam kegiatan pencatatan kapitalisasi aset, Pemerintah Kota Tangerang terus menerus berupaya untuk meningkatkan, menguatkan dan memperbaharui wawasan dan keterampilan para bendahara barang yang ada di lingkungan pemerintah tangerang agar menjadi bendahara barang yang terampil dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman.

Salah satu upaya peningkatan keterampilan bendahara barang dalam kegiatan kapitalisasi aset tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan pencatatan kapitalisasi aset. Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berharap melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, wawasan dan keterampilan  bendahara barang yang ada di lingkungan pemerintah kota tangerang ditingkatkan, dikuatkan dan disesuaikan dengan perkembangan jaman sehingga akan terbentuk petugas bendahara barang  yang profesional dalam menjalankan tugasnya.

Arsip Berita BKPSDM