BERITA BKPSDM :: Selasa, 27-11-2018 175 Pengunjung

Pelatihan Pemotongan dan Pelaporan Pajak bagi Pengelola Keuangan dan Diklat Verifikatur Bagi pengelola Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah telah ditegaskan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan  Pemerintah  Kota Tangerang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Semua penerimaan  dan  pengeluaran daerah dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/apbd yang meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja  dan  pembiayaan.

Menjadi pemahaman bersama bahwa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan orang yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggaraan Penatausahaan sesuai dengan Peraturan  Perundang-undangan dan  selanjutnya, pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat bukti penggunaan dimaksud.

Kondisi demikian memunculkan konsekuensi diperlukannya manajemen yang tepat dalam pelaksanaan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang disertai kompetensi yang baik dari para petugasnya, agar terwujud pelaksanaan dan  penatausahaan  keuangan  daerah yang  tepat dan  berdaya  guna  maksimal

Seperti kita ketahui bersama, pada proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kota Tangerang, tanggungjawab pelaksanaan dan penatausajaan keuangan daerah berada di tangan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan. Untuk  itu guna mewujudkan pelaksanaan dan  penatausahaan  keuangan  daerah Kota Tangerang yang tertib, tepat dan efisien diperlukan adanya kesamaan langkah dan  persepsi diantara para kepala sub bagian keuangan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, serta kesamaan penerapaan kebaharuan dalam  teknis pelaksanaan dan penatausahaan  keuangan daerah  oleh semua kepala sub bagian keuangan yang ada di SKPD/OPD Pemerintah Kota Tangerang.

Melihat sisi strategis Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai penanggungjawab pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Tangerang memandang perlu diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah bagi para Kepala Sub Bagian Keuangan.

Selanjutnya berkenaan dengan pemotongan pajak yang ada di lingkungan pemerintah kota tangerang, hendaknya  pemotongan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Seperti  diketahui bersama, pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. pada hakikatnya, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara  untuk  ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak digunakan diantaranya untuk belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (bbm),  dan pembangunan fasilitas publik . Semakin banyak pajak yang dipungut,  maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Pada hakikatnya, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara

Mengingat begitu pentingnya pajak bagi pelaksanaan pembangunan di negara ini, maka sudah sepantasnya bila seluruh komponen dalam negara ini berpartisipasi secara aktif dalam pembayaran pajak, tidak terkecuali bagi pemerintah kota tangerang yang dalam penyelenggaraan emerintahannya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban membayar berbagai bermacam jenis pajak.

Diantara pajak-pajak yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kota tangerang salah satunya adalah pajak penghasilan. dalam pasal 21 disebutkan bahwa pajak atas penghasilan adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subyek pajak . Selanjutnya, berkaitan dengan sasaran pajak penghasilan,  dalam pasal 22 ditentukan juga bahwa berkenaan dengan sasaran pajak penghasilan, ditetapkan adanya  pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, perlu kiranya petugas pelaksana pemotongan pajak  yang ada di lingkungan pemerintah kota tangerang memperhatikan dengan sungguh-sungguh , agar ketepatan pelaksanaan pemotongan pajak yang dilakukan, dapat menjadi kontribusi besar masyarakat dan pemerintah kota tangerang dalam memaksimalkan pemasukan negara dari sektor pajak, sehingga dapat menjadi pendorong pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Memperhatikan pentingnya ketepatan pemotongan pajak di lingkungan pemerintah kota tangerang, diperlukan upaya penyeragaman persepsi dan langkah serta keterampilan petugas pemotongan pajak agar pemotongan pajak yang dilakukan benar-benar dapat berdaya guna memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya membentuk kesamaan persepsi, langkah dan keterampilan petugas pemotongan pajak adalah dengan menyelenggarakan  pelatihan  pemotongan  pajak.

Pemerintah Kota Tangerang berharap, setelah selesai  mengikuti diklat  verifikatur dan pelatihan  pemotongan pajak, peserta diklat dan peserta  pelatihan  dapat dengan  bersemangat  dan sungguh-sungguh menerapkan ilmu yang diterima selama diklat/pelatihan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga dapat menjadi penanggungjawab pelaksanaan dan penatausahaan keuangan yang serta petugas pemotongan pajak yang profesional dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Arsip Berita BKPSDM