BERITA BKPSDM :: Selasa, 11-12-2018 870 Pengunjung

Diklat Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

Keberhasilan Pembangunan dalam semua tingkatan akan sangat tergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersamaan sebagai pelaku dan pemanfaatnya. Ketidakseimbangan serta peminggiran terhadap peran serta dari salah satu elemen tersebut bisa berakibat pada ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, semua program pembangunan harus memperhatikan dan diorientasikan pada pencapaian dan optimalisasi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Kenyataan dilapangan sampai saat ini masih menunjukkan bahwa kedudukan dan peran perempuan indonesia walaupun sudah diupayakan dengan berbagai strategi dan pendekatan masih belum menunjukkan hasil yang memadai  karena pendekatan pembangunan yang dikembangkan belum mempertimbangkan manfaat yang merata dan adil bagi laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan terciptanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender  yang lebih dikenal dengan kesenjangan gender (gender gap). Kesenjangan gender akan mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan gender. 

Untuk meminimalisir timbulnya berbagai permasalahan gender, diperlukan strategi yang mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan dan upaya tersebut dikenal dengan istilah strategi pengarusutamaan gender ( gender mainstreaming).

Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. 

Pengarusutamaan Gender adalah juga merupakan strategi alternatif bagi usaha pencepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya.

Untuk menjadi pemahaman bersama bahwa, strategi pengarusutamaan gender merupakan strategi integrasi kesamaan gender secara sistemik ke dalam seluruh sistem dan struktur, termasuk kebijakan, program, proses dan proyek, budaya, organisasi atau sebuah agenda pandangan dan tindakan yang memprioritaskan kesamaan gender.

Berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat berkaitan dengan pengarusutamaan gender, maka pemerintah kota tangerang berupaya sungguh-sungguh untuk menerapkan strategi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Pemerintah Kota Tangerang memandang perlu adanya pemerataan dan penguatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender bagi Aparatur Sipil Negara yang bertugas merencanakan program-program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat tepat sasaran baik dari segi petugas/personel pelaksananya maupun obyek pelaksanaan pembangunannya dengan memperhatikan kesetaraan gender di dalamnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah bekerja sama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Diklat  Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang akan sangat strategis mencetak  petugas perencana pembangunan yang akan melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang .

Pemerintah Kota Tangerang berharap melalui Diklat Pengarusutamaan Gender ini dapat menyamakan dan menguatkan persepsi serta wawasan para kasubag perencanaan tentang pengarusutamaan gender sehingga nantinya pada saat menyusun perencanan program kegiatan OPD mampu menerapkan keseteraan gender dalam perencanaan kegiatan yang dibuatnya hingga nantinya pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang benar-benar dapat mencerminkan kesetaraan gender dari petugas pelaksana kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Tangerang tanpa memandang gender.

...
Kirim
Arsip Berita BKPSDM