BERITA BKPSDM Rabu, 17-07-2019 | 223 Pengunjung

Pelatihan Pengelolaan Dana Kelurahan Angkatan II di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang


Seperti diketahui bersama, bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama negara republik indonesia dan untuk mencapainya dilakukan pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah Kota Tangerang sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia juga tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

Pemerintah Kota Tangerang bertanggungjawab terhadap pembangunan di wilayah kota tangerang yang meliputi 13 kecamatan dan 104 kelurahan . Pemerintah Kota Tangerang memandang strategis peran kelurahan karena kelurahan adalah ujung tombak pembangunan di wilayah pemerintah kota tangerang.

 

Berbagai kegiatan Pemerintahan Kota Tangerang yang dilaksanakan  di kelurahan-kelurahan  pada dasarnya dilaksanakan untuk  memaksimalkan  pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang  meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan . Sedangkan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri. Jadi pembangunan  dilaksanakan pada hakikatnya adalah untuk peningkatan  kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

 

Pemerintah Pusat telah menetapkan  petunjuk tentang pelaksanaan pembangunan di kelurahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

 

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini telah mengatur dua  hal pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta  pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan digunakan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019. Pemerintah Kota Tangerang menindaklanjuti Permendagri tersebut dengan menetapkan pedoman pelaksanaan  pembangunan sarana prasarana di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan di lingkungan pemerintah kota tangerang dalam bentuk Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 11 tahun 2019.

 

Untuk diketahui sebagai pemahaman bersama, bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat  sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan.

 

Selanjutnya untuk penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan teknis pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Musyawarah   tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.

 

Kegiatan pembangunan di kelurahan menggunakan dana APBD, dan membutuhkan pengelolaan yang profesional agar tepat sasaran, efektif, efisien, aman dan  dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan kesamaan persepsi dan langkah  pengelolaan dana kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, sehingga pelaksanaan pembangunan di kelurahan-kelurahan  yang menggunakan dana apbd dapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien  dan aman secara hukum, dan pada akhirnya dapat membentuk kesejahteraan masyarakat.

 

Kebaharuan informasi, wawasan dan keterampilan tentang pengelolaan dana kelurahan sangat dibutuhkan oleh lurah dan kepala seksi ekonomi dan pembangunan yang ada di kelurahan-kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, mengingat peran lurah dan kasie ekonomi dan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan  sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, sangat strategis dan menentukan.

 

Dalam kondisi ini, peran Pemerintah Kota Tangerang adalah sebagai pembimbing dan pengawas, oleh karenanya pemerintah kota tangerang  memandang sangat penting diselenggarakannya pelatihan sebagai upaya sosialisasi dan penguatan  kebaharuan informasi, wawasan dan keterampilan pengelolaan dana kelurahan bagi lurah dan kepala seksi ekonomi dan pembangunan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang agar pengelolaan dana kelurahan dapat tepat guna, tepat sasaran, efektif, efisien, aman dan sesuai ketentuan dalam permendagri nomor 130 tahun 2018 dan peraturan walikota nomor 11 tahun 2019

 

Melalui kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan apresiasi kepada badan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah bekerja sama dengan kementrian dalam negeri republik indonesia,  LKPP dan beberapa OPD terkait pembangunan wilayah kelurahan atas upayanya menyelenggarakan  pelatihan  pengelolaan dana kelurahan bagi lurah dan kepala seksi ekonomi dan pembangunan yang  insya allah akan sangat strategis membentuk  sikap dan keterampilan lurah dan kasie ekbang yang  mampu  bekerja  secara  profesional dan dapat diandalkan dalam  pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Tangerang.

 

 

 

...
Kirim
Arsip Berita BKPSDM