BERITA BKPSDM Selasa, 10-09-2019 | 114 Pengunjung

PELATIHAN CUSTOMER SERVICE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG


Tujuan utama dibentuknya Pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat  dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat dan bertugas untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama..

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah dan tengah mengupayakan perbaikan terus menerus pelayanan publik dari lembaga-lembaganya. Kesungguhan Pemerintah Indonesia tersebut dapat dilihat dari ditetapkannya Undang-Undang yang mengatur pelayanan publik. Dalam UU pelayanan publik ditegaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Undang-Undang pelayanan publik yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi Pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintahan secara efektif  diharapkan  dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Pemerintah Kota Tangerang sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia, berupaya sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Seperti diketahui bersama bahwa pelayanan publik atau pelayanan langsung kepada masyarakat menjadi tugas utama beberapa opd di lingkungan pemerintah kota tangerang. Opd tersebut diantaranya adalah DPMTSP, puskesmas-puskesmas dan kantor kecamatan-kantor kecamatan .

Idealnya ASN yang bertugas di OPD-OPD tersebut memahami dan memiliki keterampilan yang baik berkaitan dengan  bagaimana memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat.

Namun yang terjadi di lapangan, masih ditemui adanya pelayanan yang kurang maksimal dari pelayanan publik di lingkungan pemerintah kota tangerang yang  menimbulkan kekecewaan masyarakat dan hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan pandangan buruk masyarakat kepada Pemerintah Kota Tangerang

Menyikapi kondisi demikian Pemerintah Kota Tangerang memandang penting dilakukannya penguatan wawasan dan keterampilan  tentang pelayanan prima kepada ASN yang bertugas pada OPD-OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Pemerintah Kota Tangerang berharap, setelah mengikuti pelatihan pelayanan publik, akan terbentuk pola dan tindakan yang profesional  dari pelayanan publik yang ada di lingkungan pemerintah kota tanegrang sehingga pelayanan publik kota tangerang  dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi masyarakat kota tangerang, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam dan  menguatkan kepercayaan masyarakat  pada Pemerintah Kota Tangerang.

 

 

...
Kirim
Arsip Berita BKPSDM