BERITA BKPSDM Selasa, 17-09-2019 | 160 Pengunjung

PELATIHAN PENGELOLAAN DANA BOS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG


Salah satu tujuan nasional didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia adalah untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemudian secara konstitusional   tujuan negara tersebut dijabarkan dalam Pasal 31 UUD 1945, ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan ayat (2) menegaskan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Untuk memwujudkan tujuan negara tersebut, Pemerintah telah menyusun dan melaksanakan program yang diarahkan pada terwujudnya kecerdasan dari segenap masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kecerdasan bangsa Indonesia adalah dengan dicetuskannya program wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun merupakan pembaharuan dari program pendidikan dasar 6 tahun yang dipandang tidak mencukupi dan  kurang mengikuti perkembangan jaman, oleh karena itu perlu ditingkatkan menjadi pendidikan dasar 9 tahun. Program Pendidikan Dasar 9 tahun ditetapkan  oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.

Melalui Pendidikan Dasar 9 tahun diharapkan setiap warga negara akan memiliki kemampuan untuk memahami dunianya, mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan perubahan masyarakat dan jaman, mampu meningkatkan mutu kehidupan baik secara ekonomi, sosial budaya, politik dan biologis, serta mampu meningkatkan martabatnya sebagai warga negara dari masyarakat yang maju.

Perluasan dan mutu pendidikan dilakukan di dalam kerangka keterkaitan, oleh karenanya Pendidikan Dasar 9 tahun secara langsung berfungsi sebagai strategi dasar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status sosial ekonomi,   menyiapkan tenaga kerja industri masa depan melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan profesional lebih lanjut serta membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Melalui wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun  dimungkikan perluasan mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sebagai dukungan  pembiayaan prgram wajib belajar 9 tahun, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pemberian dana bantuan operasional sekolah atau dana bos kepada sekolah – sekolah dari jenjang Pendidikan Dasar dan menengah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pada hakikatnya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  adalah upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Diharapkan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya

Sebagai program yang bersentuhan dengan masyarakat dan diawasi oleh masyarakat, pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah membutuhkan pengelolaan yang tepat dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah senantiasa memperbaharui ketentuan pengelolaan dana bos sesuai perkembangan dan kebutuhan jaman. Konsekuensinya, para petugas pengelola dana bos harus senantiasa memahami perkembangan pengelolaan dana BOS sehingga akan mampu melaksanakan pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya memudahkan pengelolaan dan pelaporan dana bos dengan mengintegrasikan pengelolaan dana bos pada aplikasi sp3ktra sebagai aplikasi sistim pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Dengan terintegrasinya pengelolaan dana BOS dengan sp3ktra, diharapkan pengawasan pengelolaan dana BOS dapat lebih efektif dan lebih transparan.

Menyikapi kondisi demikian Pemerintah Kota Tangerang memandang penting dilakukannya penguatan wawasan dan keterampilan  tentang pengelolaan dana bos  yang terintegrasi sp3ktra bagi petugas pengelola dana bos yang ada di sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang berharap, dengan mengikuti pelatihan pengelolaan dana bos yang terintegrasi sp3ktra, akan terbentuk pola penafsiran peraturan yang sama, serta kesatuan tindakan dari semua pengelolaan dana bos dari sekolah-sekolah yang ada di lingkungan pemerintah kota tangerang.

Melalui kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah bekerja sama dengan  DPKAD dan tim sp3ktra Kota Tangerang atas upayanya menyelenggarakan  pelatihan  pengelolaan dana bos bagi  ASN yang  Kota Tangerang yang bertugas sebagai pengelola dana bos di sekolah dasar-sekolah dasar yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang Insyaa ALLAH akan sangat strategis membentuk  sikap dan  keahlian pengelolaan dana bos yang terintegrasi sp3ktra sehingga nantinya dapat membentuk pola pengelolaan dana bos yang efektif dan transparan.

...
Kirim
Arsip Berita BKPSDM