PERSYARATAN DAN PENGAJUAN Senin, 08-01-2018 | Pengunjung

Tugas Belajar


Persyaratan Penerbitan Surat Tugas Belajar

TUGAS BELAJAR

  1. SELEKSI CALON MAHASISWA TUGAS BELAJAR

 

  1. Perencanaan dan penyaringan calon peserta seleksi mahasiswa tugas belajar didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan aparatur, sehingga dihasilkan inventarisasi aparatur yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan oleh Pemerintah Kota.
  2. Persyaratan umum calon mahasiswa tugas belajar ditetapkan berdasarkan kriteria Penilaian administrasi dan Penilaian Akademis. Seleksi akademik dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/Badan Kepegawaian/lembaga yang secara fungsional menangani penyelengaraan beasiswa.
  3. Penilaian administasi terdiri dari Persyaratan umum; dan Persyaratan khusus. Persyaratan umum calon mahasiswa yang meliputi :
    1. Moral yang baik;
    2. Dedikasi dan loyalitas terhadap tugas organisasi;
    3. Kemampuan menjaga reputasi Dinas dan Instansi;
    4. Sehat jasmani dan rohani;
    5. Motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
    6. Prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
    7. Program pendidikan yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki;
    8. Bersedia mengabdi pada Pemerintah Kota Tangerang sesuai ketentuan yang berlaku;
    9. Bersedia dan sanggup ditempatkan pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

 

  1. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
  2. Prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
  4. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  5. Batas    usia   maksimum terhitung    mulai tanggal   seleksi        atau penyaringan yaitu :
    1. 25 (dua puluh lima) tahun, untuk Diploma-I (D-I), Diploma-II (D- II), dan Diploma-III (D-III) dan S.1/D.IV ;
    2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun, untuk Strata-2 (S-2);
    3. 40 (empat puluh) tahun, untuk Strata-3 (S-3).
  6. Untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal sebagaimana dimaksud dalam hutuf n dikecualikan sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
  7. Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar sampai dengan Program Diploma Tiga atau Politeknik meliputi :
    1. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    2. Memiliki ijazah SLTA/Diploma 1/Diploma 2;
    3. Lulus seleksi administrasi, dan
    4. Ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor
  8. Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Diploma Empat (D-4)/Strata Satu (S-1) meliputi:
    1. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    2. Memiliki ijazah Diploma (1,2 atau 3)/SLTA;
    3. Lulus seleksi administrasi, dan
    4. Ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.
  9. Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Pendidikan Magister (S-2), Profesi (dokter, apoteker, psikolog, akuntan) dan Spesialis I, meliputi:
    1. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    2. Memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D.IV);
    3. Lulus seleksi administrasi, dan
    4. Ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.
  10. Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Pendidikan Pendidikan Doktor (S-3), Spesialis II, meliputi :
    1. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I (III/b) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun;
    2. Memiliki Ijazah Pendidikan Profesi, Magister dan Spesialis I;
    3. Lulus seleksi administrasi, dan
    4. Ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.

 

  1. PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

 

  1. Pendidikan tugas belajar dapat dilaksanakan berdasarkan :
    1. Kerjasama secara Kemitraan dengan Institusi Pendidikan Negeri/Swasta di Dalam Negeri atau Institusi Pendidikan Negeri/Swasta di luar negeri; atau
    2. Sistem penugasan kepada Pegawai Negeri untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi/Universitas Negeri/Swasta di Dalam Negeri atau Universitas di Luar Negeri.
  2. Penentuan Program studi yang ditawarkan untuk pendidikan tugas belajar merupakan program studi yang bersifat  startegis dan spesifik.
  3. Bidang ilmu yang dipilih merupakan bidang ilmu yang diperlukan oleh organisasi, sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing – masing SKPD. Bidang ilmu dimaksud harus sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia.
  4. Prosedur pelaksanaan tugas belajar adalah sebagai berikut :
    1. PNS yang akan mengikuti tugas belajar sebelum melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa tugas belajar wajib mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPSDM Kota Tangerang untuk mendapat surat rekomendasi.
    2. Persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud poin a. adalah sebagai berikut :
      1. Kajian  Analisa  Kebutuhan  kompetensi pendidikan tersebut dari    kepala SKPD yang bersangkutan ;
      2. Surat Rekomendasi dari Kepala OPD ;dan
      3. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian.
    3. PNS yang telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa tugas belajar yang dibiayai oleh pihak ketiga harus melampirkan surat pernyataan pembiayaan dari Perguruan Tinggi/Universitas/Lembaga Penyelenggara Program Beasiswa.
    4. PNS yang telah lulus seleksi dan/atau diterima untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, berdasarkan surat keterangan lulus seleksi. Keputusan Wali Kota dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    5. Hasil Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud huruf d. adalah sebagai berikut :
      1. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan mengikuti tugas belajar akan dibebaskan dari jabatannya serta menjadi pelaksana pada BKPSDM;
      2. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan mengikuti tugas belajar akan dibebaskan sementara dari jabatannya serta menjadi pelaksana pada BKPSDM.
    6. Berdasarkan Keputusan Wali Kota dimaksud, selanjutnya Kepala BKPSDM menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Belajar.
    7. PNS yang telah lulus seleksi harus menandatangani surat perjanjian dan surat pernyataan tugas belajar yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan di atas materai Rp.6.000,00.

 

  1. Tugas Belajar PNS dinyatakan berakhir apabila :
    1. Telah menyelesaikan pendidikan  berdasarkan  surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan;
    2. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
    3. Melanggar Peraturan Disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    4. Melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan; dan
    5. Meninggal dunia.

 

  1. PNS yang telah berakhir tugas belajar wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPSDM dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian dari Perguruan Tinggi/Universitas.
  2. PNS yang telah berakhir tugas belajar dapat ditempatkan di BKPSDM Kota Tangerang sebelum ditunjuk, diangkat, dan ditugaskan dalam suatu pekerjaan dan/atau jabatan.
  3. Jangka waktu pelaksanaan pendidikan :
    1. Program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
    2. Program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
    3. Program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
    4. Program Strata I (S-I)Diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
    5. Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
    6. Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
  4. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar keprofesian paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.
  5. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar  dapat diperpanjang selama 1 tahun (2 semester) dengan biaya ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan dan perpanjangan status tugas belajar.
  6. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali kecuali :
    1. Mendapatkan ijin dari Wali Kota / Sekretaris Daerah;
    2. Keterlambatan menyelesaikan pendidikan bukan kesalahan atau kelalaian PNS yang bersangkutan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Universitas /Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
    3. Biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.
  7. pengecualian sebagaimana dimaksud angka 11, terhadap PNS yang bersangkutan dapat dialihkan statusnya menjadi izin belajar.

 

  1. PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR.

 

  1. Biaya Tugas Belajar pegawai dapat bersumber dari :
    1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
    2. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
    3. Pihak Ketiga; dan
    4. Cost Sharing/ Pembagian Pembiayaan.
  2. Besaran biaya Tugas Belajar mengacu kepada Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Tangerang pada tahun tersebut.
  3. Biaya tugas belajar terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:
    1. Uang SPP;
    2. Uang saku;
    3. Uang buku;
    4. Uang penginapan;
    5. Uang Skripsi, Tesis atau Desertasi; dan
    6. Uang Wisuda.
  4. Pembiayaan tugas belajar, sebagian komponen beasiswanya bersumber dari sponsor atau pihak ketiga dan sebagian lagi bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tangerang serta sifatnya tidak mengikat.
  5. PNS yang melaksanakan tugas belajar atas biaya dari APBD Pemerintah Kota Tangerang menerima tunjangan tugas belajar yang dibebankan pada APBD Kota Tangerang.
  6. PNS yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari APBD Pemerintah Kota Tangerang dapat diberikan biaya pendampingan yang dibebankan pada APBD Kota Tangerang.

Untuk Keterangan lebih lanjut silahkan unduh tautan di bawah ini :

(deds)

Arsip Persyaratan dan Pengajuan
Rubrik lainnya
Undang Undang Kepegawaian
Persyaratan dan Pengajuan
Peraturan Walikota