PERSYARATAN DAN PENGAJUAN :: Jum'at, 15-04-2016 Pengunjung

Mutasi Masuk ke Pemerintah Kota Tangerang

Dasar Hukum, Pengertian dan Persyaratan

Mutasi Masuk ke Pemerintah Kota Tangerang

Perpindahan PNS

Dasar Hukum

  • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  • Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Pengertian

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar daerah adalah pemindahan pegawai dari atau ke Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi:

  1. Antar Daerah Kota Tangerang dan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Propinsi;
  2. Antar Daerah Kota Tangerang dan Daerah Kabupaten/Kota luar Daerah Propinsi;
  3. Antar Daerah Kota Tangerang dan Daerah Propinsi Banten;
  4. Antar Daerah Kota Tangerang dan Daerah Propinsi Lainnya;
  5. Antar Daerah Kota Tangerang dan Departemen/Lembaga.

Persyaratan

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Pemohon Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah masuk ke Kota Tangerang:

  1. Surat Permohonan Pindah ditujukan kepada Walikota Tangerang up. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang;
  2. Daftar riwayat hidup;
  3. Surat Keputusan CPNS (Fotokopi legalisir);
  4. Surat Keputusan PNS (Fotokopi legalisir);
  5. Surat Keputusan pangkat terakhir (Fotokopi legalisir);
  6. Surat keterangan dari pejabat berwenang (eselon II) bahwa belum pernah/ tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman disiplin dan memiliki kinerja yang baik;
  7. Surat Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar;
  8. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) / SKP 2 (dua) tahun terakhir (Fotokopi legalisir);
  9. Ijazah terakhir (Fotokopi legalisir);
  10. KTP (Fotokopi legalisir);
  11. Surat keterangan dari Bendaharawan Gaji bahwa tidak mempunyai pinjaman dari bank atau lainnya;
  12. Surat keterangan pekerjaan suami/istri yang berdomisili di Tangerang;
  13. Berkas lain yang dapat mendukung permohonan mutasi antar daerah.

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah keluar dari Kota Tangerang:

  1. Surat Permohonan Pindah ditujukan kepada Walikota Tangerang up. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang;
  2. Surat Lolos Butuh atau Surat rekomendasi dari instansi yang dituju apabila telah ada rekomendasi;
  3. Daftar riwayat hidup;
  4. Surat Keputusan CPNS (Fotokopi legalisir);
  5. Surat Keputusan PNS (Fotokopi legalisir);
  6. Surat Keputusan pangkat terakhir (Fotokopi legalisir);
  7. Surat keterangan dari pejabat berwenang (eselon II) bahwa belum pernah/ tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman disiplin dan memiliki kinerja yang baik;
  8. Surat Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar;
  9. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) / SKP 2 (dua) tahun terakhir (Fotokopi legalisir);
  10. Ijazah terakhir (Fotokopi legalisir);
  11. KTP (Fotokopi legalisir);
  12. Surat keterangan dari Bendaharawan Gaji bahwa tidak mempunyai pinjaman dari bank atau lainnya;
  13. Berkas lain yang dapat mendukung permohonan mutasi antar daerah.

Created By -AAP-

Arsip Persyaratan dan Pengajuan
Rubrik lainnya
Undang Undang Kepegawaian
Persyaratan dan Pengajuan
Peraturan Walikota