PERSYARATAN DAN PENGAJUAN Jum'at, 13-09-2019 | Pengunjung

Mutasi Masuk ke Pemerintah Kota Tangerang


Persyaratan Mutasi Masuk ke Pemerintah Kota Tangerang

 

 Permohonan mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berstatus PNS;

b. Tersedia formasi yang dibutuhkan berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan;

c. Diusulkan dan mendapat persetujuan dari PPK instansi asal;

d. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;

e. Tidak sedang menjalani tugas belajar;

f. Bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

g. Pangkat/Golongan Ruang ditentukan sebagai berikut :

1.) Pejabat Pengawas dan pelaksana dengan pangkat/golongan paling tinggi Penata (III/c);

2.) Pejabat fungsional dengan pangkat/golongan paling tinggi Pembina (IV/a).

h. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;

i. Tidak tersangkut hutang piutang dari Lembaga Keuangan;

j. Tidak sedang proses pengajuan kenaikan pangkat pada instansi asal;dan

 

k. Lulus seleksi administrasi, asesmen dan wawancara yang dilaksanakan oleh BKPSDM.

(4) Persyaratan administrasi permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;

b. Surat rekomendasi persetujuan mutasi dari pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi asal;

c. Analisis beban kerja dan analisis jabatan dari instansi asal;

d. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal setelah mendapat surat permintaan persetujuan mutasi dari Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;

e. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama instansi asal;

f. Surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau mengabdi setelah melaksanakan tugas belajar yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama instansi asal;

g. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat instansi asal;

h. Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;

i. Salinan/ fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

j. Salinan/ fotokopi Ijazah dan transkrip nilai terakhir;

k. Salinan/ fotokopi Penilaian angka kredit terakhir bagi yang menduduki jabatan fungsional;

l. Surat pernyataan tidak sedang tersangkut hutang piutang dari Lembaga Keuangan;

m. Surat keterangan tidak sedang dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Instansi asal;

n. Surat tugas suami untuk permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami (PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Swasta); dan

o. Daftar riwAyat hidup dan/daftar riwayat pekerjaan.

(5) Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4), PNS pemohon mutasi harus mengikuti dan lulus seleksi mutasi melalui asesmen dan wawancara.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan unduh tautan di bawah ini :

(deds)

Arsip Persyaratan dan Pengajuan
Rubrik lainnya
Undang Undang Kepegawaian
Persyaratan dan Pengajuan
Peraturan Walikota